|
Komisi Hukum Nasional Usul Izin Presiden Memeriksa Pejabat Dihapus |
 |
 |
 |
|
RUU KIP: Keterbukaan Birokrasi Sulit Diwujudkan |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Tuesday, 02 October 2007 00:00 |
Jakarta, Kompas - Alotnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah berlangsung tujuh tahun menunjukkan sulitnya menjadikan birokrasi Indonesia lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Upaya birokrat untuk menutup diri terus dilakukan dengan memunculkan RUU tandingan, seperti RUU Rahasia Negara dan RUU Intelijen.
Tanggapan (0) |
|
Read more...
|
|
Perundang-undangan Pilkada tidak Tegas Pelaku Politik Uang Sulit Dijerat |
|
|
|
|
Written by Administrator
|
|
Monday, 04 July 2005 00:00 |
Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dinilai masih terlalu longgar sehingga belum bisa menjerat para pelaku politik uang (money politics) dengan hukuman yang setimpal.
Dalam diskusi bertema Politik uang dalam pilkada di Jakarta, kemarin, beberapa kalangan menyatakan bahwa undang-undang tersebut masih mempunyai banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melakukan kecurangan, termasuk praktik politik uang.
Tanggapan (0) |
|
Read more...
|
|
Harkristuti Harkrisnowo: Penyerahan RUU KUHP 2004 Sebaiknya Ditunda |
|
|
|
|
KHN Dalam Media
|
|
Tuesday, 17 May 2005 00:00 |
Berikut berita selengkapnya:
Harkristuti Minta Penyerahannya Ditunda
RUU KUHP 2004 akan Diserahkan ke Dephum dan HAM
JAKARTA (Media): Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2004 akan diserahkan ke Departemen Hukum dan HAM (Dephum dan HAM) dalam minggu ini.
Tanggapan (0) |
|
Read more...
|
