|
KHN MENGGAGAS WACANA PEMBUKTIAN TERBALIK |
 |
 |
 |
“Lama tak terdengar, wacana soal pembuktian terbalik tiba-tiba kembali menyeruak. Adalah Komisi Hukum Nasional (KHN) yang kembali memunculkan wacana tersebut melalui sebuah seminar bertajuk “Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi,†demikian kutipan berita hukumonline.com (10/4/07)
Tanggapan (0) |
|
Selengkapnya ...
|
|
KEPOLISIAN TIDAK AKAN PRODUKTIF |
|
|
|
Jika Kepolisian berada di bawah suatu departemen, yang sarat dengan kepentingan politik apalagi dari partai politik, maka terdapat kemungkinan terjadi â€benturan†fungsi dengan fungsi departemen yang membawahinya. Lebih jauh lagi, terdapat kemungkinan negatif bahwa Kepolisian tidak akan produktif menjalankan fungsinya.
Tanggapan (0) |
|
Selengkapnya ...
|
|
KHN Akan Gelar Diskusi Tentang Polri Berasama AJI Jakarta |
|
|
|
Saat ini institusi Kepolisian sedang ramai dipersoalkan kedudukannya. Lalu, bagaimana sebaiknya kedudukan Kepolisian dalam penyelenggaraan keamanan nasional?
Tanggapan (0) |
|
Selengkapnya ...
|
|
Independesi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman |
|
|
|
Independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip tersebut diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi, bujukan, rayuan, paksaan maupun pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum, rasa keadilan dan hati nurani.
Tanggapan (0) |
|
Selengkapnya ...
|
|
|
|
|
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>
|
|
Halaman 7 dari 11 |
