Lembaga-lembaga desa perlu untuk diperkuat dan dikembangkan sehingga menjadi kekuatan masyarakat desa dalam memberikan respon terhadap perkembangan dan persoalan-persoalan yang hadir di desa yang berarti memperkuat otonomi desa. Peran kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, saat ini semakin menguat dibandingkan era tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigm pembangunan dan pemerintahan, baik dalam lingkungna intra maupun ekstra sosial.

Tanggapan (0)

Berdasarkan kajian KHN tentang RUU tentang Pendidikan Tinggi, KHN memberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. RUU tentang Pendidikan Tinggi  ini tidak menjawab beberapa persoalan yang muncul terkait pendidikan tinggi. Persoalan tersebut antara lain akses warga negara terhadap pendidikan tinggi, tata kelola pendidikan tinggi, dan tata kelola pendidikan swasta. RUU tentang Pendidikan Tinggi  ini tidak mencerminkan totalitas pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia.

Tanggapan (0)