Kamis, 08/01/2009 20:14

Wawancara:

Ketua Komisi Hukum Nasional, Prof. JE Sahetapy

Operasi preman yang digalakkan aparat kepolisian  dinilai tidak menyentuh substansi permasalahan yang ada. Setidaknya hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum Nasional, Prof JE Sahetapy, saat wawancara khusus dengan Vera Aurima dari Radar Ambon, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat 21 November.

Berikut wawancaranya

Belum lama ini aparat kepolisian di ambon rutin menggelar operasi yang diberi nama pemberantasan premanisme. Tanggapan Anda terkait hal itu bagaimana?

Yang saya lihat pemberantasan premanisme yang dilakukan hanya pencegahan sebuah fenomena, bukan mengobati substansi yang ada. Nah, preman-preman itu ada karena keadaan tidak sejahtera dirasakan seperti susah mencari makan dan pekerjaan, sehingga ada banyak preman di Kota Ambon.

 Apakah anda keberatan dengan pemberantasan preman yang dilakukan?

Saya sama sekali tidak keberatan dengan pemberantasan preman yang sedang dilakukan saat ini, hanya saja apa yang dilakukan tidak mengobati substansi. Hal ini akan sia-sia saja jika tidak diikuti oleh gerakan perubahan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah sehubungan operasi itu?

Pemerintah baik kota maupun daerah harusnya dapat menyediakan lapangan kerja agar bisa mengurangi angka premanisme di kota ini. Kehidupan mereka harus bisa ditingkatkan dan masyarakat jangan hanya mau percaya dengan omongan-omongan politik saja.

Bagaimana aparat penegak hukum di Indonesia berdasarkan penilaian Anda?

Dulu waktu Marzuki Darusman masih menjabat sebagai Jaksa Agung saya bilang ke dia ‘Jaksa Agung-Jaksa Agung alias jagung muda itu direbus saja’ dan sekarang ungkapan itu proventis (terbukti ungkapannya, red). Salah satu contoh kasusnya Artalita dan Urip.

* Wawancara ini dimuat di Harian Radar Ambon, Senin, 24 November 2008 dan telah diedit ulang.