Articles

COVER Buku Problematika Penegakan HukumDari Redaksi
RUU KMIP, Rahasia Negara, dan Inteljen Negara penting keberadaannya untuk kelangsungan negara kesatuan yang demokratis dan telah mempunyai UUD yang d..
Penulis: Mohammad Saihu
Laporan Utama
Wacana yang berkembang, dalam pengaturan KMIP, berlaku adalah “akses yang maksimum dan dengan pengecualian yang terbatas. Sebaliknya, dalam pengaturan..


Penulis: Mohammad Saihu
Liputan KHN
Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang sangat besar dalam proses penegakan hukum, posisi Kejaksaan sangat sentral. Namunm, perkembangan hukum yang te..
Penulis: Mohammad Saihu
Wacana Governing Board
Sejak tahun anggaran 1981/1982 pemerintah telah secara serius menyusun konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru..
Penulis: Mardjono Reksodiputro
Resensi
Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat. Di Indonesia dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Indonesia b..
Penulis: Siska
Catatan Lepas
Kebebasan informasi atau kemerdekaan (mendapatkan) informasi adalah dua patah kata ibarat meledaknya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjelang bera..
Penulis: J.E. Sahetapy
Wacana Hukum
Hampir setiap hari kita kini dapat menyaksikan dinamika perkembangan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Akan tetapi, media (pers) di Indo..
Penulis: Atmakusumah Astraatmadja
Opini
Information is knowledge, and knowledge is power. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya informasi bagi kehidupan manusia. Dari terbit mataha..
Penulis: Nikolas
Terungkapnya dugaan upaya penyuapan pada majelis hakim di Mahkamah Agung yang menangani perkara Probosutedjo di bulan Oktober 2005, membuat korps keha..
Penulis: T. Rifqy Thantawi

 

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id