Articles

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN LELANG UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
Nomor: 01/PL-KHN/10/2011


Panitia Pengadaan Barang/Jasa TV Program pada Satuan Kerja Komisi Hukum Nasional (KHN) Tahun Anggaran 2011 akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut. 1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : TV Program
Lingkup pekerjaan : Produksi dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Komisi Hukum Nasional (KHN) di Televisi
Televisi Total HPS : Rp405.955.000.- (empat ratus lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA KHN Tahun Anggaran 2011

2. Persyaratan Peserta: Paket pekerjaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki izin kegiatan atau usaha di bidang periklanan/perfilman (pembuatan dan penayangan film);
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk melaksanakan pekerjaan;
c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, kecuali bagi penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
e. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
f. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2010, SSP Pasal 25/29 Tahun 2010 dan Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance) Tahun 2010, serta memiliki laporan bulanan PPh Psl. 21, PPh Psl 23 (bila ada transaksi), PPh Psl 25/29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (Juni s.d. Agustus 2011);
g. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada Kontrak;
h. Tidak masuk dalam daftar Hitam;
i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
j. Menandatangani Pakta Integritas.


3. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat :
Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Gedung II, Lantai 4, Jl. Veteran 18, Jakarta Pusat
Website :
www.komisihukum.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

NO.

KEGIATAN

TANGGAL

WAKTU

a.

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

4 s.d. 12 Oktober 2011

Pk. 09.00 s.d. 15.00 WIB

b.

Pemberian Penjelasan

7 Oktober 2011

Pk. 10.00 s.d. selesai

c.

Pemasukan Dokumen Penawaran

10 s.d. 14 Oktober 2011

Pk. 09.00 s.d. 15.00 WIB

d.

Pembukaan Dokumen Penawaran

14 Oktober 2011

Pk. 14.00 WIB

e.

Evaluasi Penawaran

14 s.d. 19 Oktober 2011

f.

Pengumuman Pemenang

20 Oktober 2011

g.

Masa Sanggah

21 s.d. 27 Oktober 2011

h.

Penerbitan SPPBJ

28 Oktober 2011

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal.

6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambilan Dokumen Pengadaan.

7. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk softcopy (dengan membawa flashdisk) di Sekretariat Panitia Pengadaan Gedung II Lantai 4, Kantor Sekretariat Negara RI Jl, Veteran 18 Jakarta Pusat, atau diunduh melalui website www.komisihukum.go.id.

8. Pelelangan ini diumumkan pula melalui website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan RI: www.lpse.depkeu.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 4 Oktober 2011

ttd
Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id