Articles

Pembentukan dan keberadaan Tim Tastipikor ini menimbulkan tanggapan yang pada umumnya mempertanyakan buat apa dibentuk, karena sudah ada KPK dengan wewenangnya yang khusus, sudah ada Kejaksaan dan Kepolisian yang semuanya sudah berfungsi. Dikhawatirkan keberadaan Tim Tastipikor ini malah akan menimbulkan masalah tumpang tindih dalam pemberantasan korupsi.
Demikian disampaikan anggota KHN, Suhadibroto saat menjadi narasumber pada talkshow program reformasi hukum nasional yang diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan Radio 68 H Jakarta, dan disiarkan langsung melalui satelit 89,20 FM, pukul 09.00 – 09.30, Senin, 30 Mei 2005.
Demikian pernyataan selengkapnya dari mantan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Pertama RI tersebut: Dari pertimbangan yang tersurat dalam Keppres No. 11 Tahun 2005 itu jelas bahwa tim koordinasi dibentuk untuk lebih mempercepat pemberantasan korupsi represif.

Dengan demikian pemerintah c.q Presiden menilai bahwa pemberantasan korupsi yang berlangsung selama ini masih lamban atau kurang cepat. Penilaian Presiden ini bukan saja ditujukan kepada kinerja lembaga pemerintahan yang dipimpinnya yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana yaitu Kejaksaan dan Kepolisian, tetapi juga ditujukan kepada KPK. Terhadap KPK yang merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab kepada publik sudah barang tentu Presiden tidak dapat menjangkaunya, oleh karena itu jalan pintas yang bisa ditempuh oleh Presiden adalah memberdayakan lembaga pemerintahan yang berada di dalam kewenangannya dan kendalinya dengan mengkoordinasikannya dalam suatu wadah yaitu Tim Tastipikor, sehingga terbentuk sinergi yang bulat.
Tim Tastipikor sebenarnya bukan lembaga baru dengan status, tugas, dan wewenang yang khsusus seperti KPK, tetapi hanya merupakan wadah koordinasi dimana semua unsur di dalamnya yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam koordinasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tidak ada atau lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, kita lihat dan kita rasakan dengan nyata seolah-olah lembaga-lembaga itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga potensi-potensi yang ada tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Hal ini rupanya juga dilihat dan disadari oleh pemerintah c.q. Presiden, sehingga dibentuklah Tim Tastipikor.
Oleh media massa diberitakan bahwa Tim Tastipikor menerima sembilan belas laporan kasus korupsi langsung dari Presiden. Sebagai pengendali pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak ditutup kemungkinan bahwa Presiden menerima laporan tentang terjadinya kasus-kasus korupsi dari segala sumber termasuk dari masyarakat luas. Untuk menindaklanjuti laporan yang diterima itu Presiden bisa menyerahkan kepada Kejaksaan atau kepada Kepolisian, tetapi dalam hubungan ini Presiden menempuh kebijaksanaan yang arif, yaitu menyerahkan laporan kasus korupsi itu kepada Kejaksaan dan Kepolisian bersama-sama yang dibantu oleh BPKP dalam wadah Tim Tastipikor untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.
Dalam wadah Tim Tastipikor penyelesaian suatu kasus korupsi juga diharapkan bisa lebih cepat, karena tidak lagi terjadi berkas perkara mondar mandir atau bolak balik antara penyidik dan penuntut umum (seperti terjadi dalam kasus-kasus pidana umum), mengingat penyidik dan penuntut umum berada di bawah satu atap dan dipimpin oleh orang yang sama.
Kebijaksanaan Presiden menunjuk Jampidsus sebagai ketua Tim Tastipikor tepat, mengingat bahwa dalam sistem peradilan pidana (represif), jaksa memegang peran krusial, sebagai penuntut umum yang menyampaikan pertanggungan jawab penyelidikan dan penyidikan di depan forum yudikatif mulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dengan dan dalam wadah Tim Tastipikor nuansa persaingan yang terjadi antara Kejaksaan dan Kepolisian khususnya tentang kewenangan penyidikan yang berdampak negatif dalam penegakan hukum bisa dinetralisasi, dan tumpang tindih kewenangan penyidikan kasus korupsi yang terjadi selama ini justru bisa diatasi dan timbullah sinergi.
Dalam Keppres No. 11 Tahun 2005 tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tim Tastipikor bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman Nasional, dan instansi lain.
Dalam hubungannya dengan KPK, kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Tim Tastipikor tidak perlu ada, mengingat status KPK sebagai “super body” dengan tugas dan wewenangnya yang khusus dapat mengatasi kemungkinan ini. Sebagaimana tersebut di atas, KPK mempunyai kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, termasuk Kejaksaan maupun Kepolisian di dalam wadah Tim Tastipikor maupun di luarnya. KPK berwenang meminta laporan dari Tim Tastipikor bahkan berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian yang tergabung dalam Tim Tastipikor maupun di luarnya.
Mengingat korupsi yang semakin meningkat kuantitatif maupun kualitatif, tidak mungkin semua kasus korupsi yang terungkap mampu ditangani oleh KPK. Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002, KPK membatasi diri hanya akan menangani kasus korupsi tertentu, yaitu kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, kasus yang menarik perhatian serta meresahkan masyarakat, atau kasus yang merugikan keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,-. Sehingga kasus-kasus korupsi lain tentunya harus ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian yang saat ini terwadahi dalam Tim Tastipikor.
Apakah di daerah juga akan dibentuk Tim Tastipikor, mengingat kasus-kasus korupsi juga banyak diungkap dan ditangani oleh Kejaksaan maupun Kepolisian dengan bantuan BPKP di daerah. Demi mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pemberantasan korupsi represif, rasanya Tim Tastipikor juga perlu dibentuk di daerah dengan format yang lebih kecil dan mempunyai hubungan vertikal dengan Tim Tastipikor di pusat. Bila Tim Tastipikor ini berhasil melaksanakan tugasnya, perlu dipertimbangkan untuk memperpanjang masa tugasnya yang hanya dua tahun itu, sehingga koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian serta BPKP menjadi pola yang baku dan tetap, sehingga terciptalah sistem yang terintegrasi yang berjalan secara otomatis khususnya dalam pemberantasan korupsi represif.
Tim Tastipikor mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua Tim Tastipikor dan Tim Tastipikor beralamat di kantor Jampidsus, Kejaksaan Agung RI. Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Tastipikor dibebankan pada APBN mata anggaran Kejaksaan Agung. Hal ini akan menimbulkan masalah yang bisa menghambat kinerja Tim Tastipikor, mengingat APBN Kejaksaan Agung untuk tahun 2005 sudah ditetapkan dan di dalamnya tidak ada pos khusus bagi Tim Tastipikor. Untuk mengatasi hal ini seyogianya Kejaksaan Agung segera mengajukan penambahan anggaran untuk membiayai operasi Tim Tastipikor.
Pembentukan Tim Tastipikor dapat disebut sebagai cash program atau program darurat sesuai dengan program pemerintah yang meletakkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Sebagai program darurat selayaknya Tim Tastipikor memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhannya. Menempelkan dukungan tersebut pada APBN Kejaksaan tidak layak dan tidak mungkin memadai. Keberhasilan atau kegagalan kinerja Tim Tastipikor merupakan taruhan yang mahal bagi pemerintah, bagi Presiden, bagi Tim Tastipikor, dan bagi upaya pemberantasan korupsi.
Dalam Tim Tastipikor ini Jaksa Agung menjadi salah satu penasihat Tim Tastipikor bersama dengan Kapolri dan Kepala BPKN. Pertanyaan yang timbul ialah, mengapa Tim Tastipikor tidak dipimpin atau diketuai oleh Jaksa Agung. Pertanyaan ini timbul mengingat dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 27 dinyatakan, bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Dalam penjelasan pasal itu dinyatakan, bahwa yang dimaksud perkara korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka atau di bidang moneter dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, menggunakan teknologi tinggi atau dilakukan oleh orang yang berstatus penyelenggara negara. Dalam praktik hampir tidak ada perkara korupsi yang sederhana pembuktiannya, misalnya kasus Bank Mandiri yang menggunakan rekayasa finansial canggih dan tidak mudah konstruksi yuridis serta pembuktiannya.
Jampidsus sebagai Ketua Tim Tastipikor adalah pejabat eselon satu bawahan Jaksa Agung, tetapi mempunyai tugas dan bertanggung jawab kepada Presiden dan sewaktu-waktu dapat langsung melapor kepada Presiden tanpa diperlukan izin Jaksa Agung. Meskipun hal ini merupakan kewenangan Presiden, tetapi dalam praktik akan menyulitkan Jampidsus, karena ia akan menyalahi skema hierarki yang baku di lembaga Kejaksaan serta berpotensi menimbulkan konflik atasan dan bawahan (konflik internal).
Tidak jelas apa maksud Presiden menetapkan Tim Tastipikor langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemungkinan Presiden menginginkan laporan bisa diterima lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih tepat. Laporan dari Ketua Tim Tastipikor terutama yang langsung dan lesan, pasti lebih jelas menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan kasus korupsi, sehingga Presiden bisa memperoleh informasi yang konkrit dan utuh. Kemungkinan terjadinya laporan yang terpotong-potong masing-masing dari Kejaksaan, Kepolisian, dan dari BPKP yang tidak sinkron bisa dihindari. Jadi di sini pertimbangan praktis yang mendasari Presiden memerlukan laporan langsung dari pelaku lapangan.
Kemungkinan lain, bahwa Presiden kurang puas dengan kinerja pucuk pimpinan ketiga instansi pemerintah tersebut, terutama terhadap kinerja Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi represif, sehingga Presiden mengambil jalan pintas yang praktis dengan membentuk tim koordinasi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan langsung dapat melapor kepada Presiden tanpa melewati jenjang hierarki yang ada di masing-masing instansi dan pucuk pimpinan instansi tersebut hanya diberi peran sebagai penasihat. Jalan pintas ini juga menutup risiko politisasi daripada menempuh jalan lain yaitu penggantian pucuk pimpinan instansi yang bersangkutan.
Pernyataan Jampidsus/Ketua Tim Tastipikor tentang penghentian penyelidikan/penyidikan kasus PT Semen Bosova dan PT Bakrie Telecom, tanpa penjelasan lengkap dan transparan sebagaimana dilansir oleh media massa, memperoleh reaksi negatif dari masyarakat. Meskipun Tim Tastipikor berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi Tim Tastipikor tidak boleh mengabaikan asas good governance antara lain asas transparansi dan akuntabilitas publik. Pernyataan seperti itu berpotensi merugikan citra Tim Tastipikor sendiri maupun citra pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu asas-asas good governance juga harus menajdi asas bagi Tim Tastipikor dalam melaksanakan misinya.
Kalau benar kedua kasus tersebut dihentikan penyelidikan/penyidikannya oleh Tim Tastipikor, maka KPK bisa mengambil alih penyelidikan/penyidikan kedua kasus tersebut dan Tim Tastipikor berkewajiban untuk menyerahkan. Belum jelas apakah penghentian penyelidikan/penyidikan kedua kasus tersebut sudah dilakukan sesuai dengan KUHAP (dengan menerbitkan SP-3), kalau belum akan lebih mudah bagi KPK untuk mengambil alih karena tidak ada persoalan hukum yang mungkin timbul.
Sehubungan dengan penghentian penyelidikan/penyidikan tersebut di atas, unsur yang terwadahi dalam Tim Tastipikor yaitu Kejaksaan, sesuai dengan KUHAP berwenang menghentikan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan kasus korupsi yang ditangani; sedang Kepolisian berwenang menghentikan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi yang ditangani. Kewenangan ini tidak dipunyai oleh KPK. Menurut UU No. 30 Tahun 2002, KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Hal ini berarti, bahwa kasus korupsi yang ditangani KPK dan sudah sampai pada tahap penyidikan atau penuntutan harus terus berlanjut sampai tahap persidangan di pengadilan. Dengan demikian kewenangan KPK hanya terbatas pada penghentian penyelidikan saja.
Dalam kasus korupsi bila tersangka tidak diketemukan pada tahap penyidikan, maka kasus tetap dapat diteruskan ke pengadilan dan Hakim dapat memeriksa serta memutus tanpa kehadiran terdakwa (in absentia). Putusan Hakim dapat berupa pidana badan terhadap terdakwa maupun perampasan terhadap barang bukti yang disita. Namun akan lebih sempurna bila sejak penyidikan tersangka sudah bisa diketemukan dan ditangkap selanjutnya dibawa ke sidang pengadilan.
Substansi atau unsur tindak pidana korupsi yang utama adalah kerugian keuangan negara. Oleh karena itu pemberantasan korupsi represif selain dimaksud untuk menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa, juga untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan terdakwa. Pengembalian kerugian keuangan negara ini merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa. Dalam hubungan ini penelusuran hasil korupsi dan aset milik tersangka harus sudah dilakukan oleh Tim Tastipikor sejak dini. Tim Tastipikor harus mempunyai tiga fokus sasaran yaitu menemukan dan menangkap pelaku korupsi, menelusuri dan menyita hasil korupsi dan aset milik tersangka, serta merampungkan berkas perkara. Ketiga fokus sasaran ini harus dilakukan simultan. Pertanyaan yang timbul ialah: apa mungkin Tim Tastipikor yang mempunyai kekuatan personil lapangan hanya empat puluh lima orang tersebut mampu menangani kasus-kasus yang demikian banyaknya di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu pada saatnya Tim Tastipikor perlu disempurnakan organisasinya termasuk pembentukan Tim Tastipikor di daerah.
Dari pemaparan di atas, Suhadibroto lalu menyimpulkan bahwa pembentukan Tim Tastipikor tidak tumpang tindih dengan keberadaan KPK, karena Tim Tastipikor bukan lembaga baru sebagaimana KPK, tetapi wadah koordinasi dari lembaga Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP yang sudah eksis melakukan operasi pemberantasan korupsi represif sejak sebelum KPK lahir.
Tidak ditutup kemungkinan pembentukan Tim Tastipikor mempunyai latar belakang politis tertentu, tetapi secara normatif pembentukan Tim Tastipikor dimaksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Manfaat lain yang bisa dipetik dari keberadaan Tim Tastipikor, bahwa Presiden akan memperoleh laporan tentang pelaksanaan operasi pemberantasan korupsi represif secara langsung, cepat, tepat, dan bulat. Di samping itu Tim Tastipikor bisa menjadi sarana untuk menetralisir nuansa persaingan wewenang penyidikan kasus korupsi antara Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga menimbulkan keterpaduan sinergi yang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pemberantasan korupsi represif.
Upaya pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery) harus mendapat perhatian Tim Tastipikor dengan membentuk unit khusus untuk itu dan/atau melalui kerja sama dengan institusi-institusi lain yang ada, misalnya PPATK, Dirjen Pajak, dan sebagainya. [Mohammad Saihu]

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id