Articles

Untitled-3Jakarta- Pasca reformasi, hantu oligarki zaman Soeharto sudah muncul kembali di negeri ini. Hal itu tercermin dari penyerobotan tanah rakyat, yang kemudian dikuasai oleh para konglomerat hitam untuk di eksploitasi. Hal itu membuat J.E. Sehetapy,  Ketua Komisi Hukum Nasional  (KHN) resah.

Meskipun dirinya orang yang awam dalam masalah ekonomi, namun melihat kondisi negara saat ini membuat dirinya tergerak untuk berbicara.

"Ironisnya, hal ini didukung oleh Bupati atau elite setempat. Kita lihat seperti Bima dan Lampung," ujarnya saat menjadi pembicara dalam dialog tentang 'Kedaulatan Ekonomi Nasional' dalam rangka memperingati HUT ke-12 KHN (Komisi Hukum Nasional), di Jakarta, Selasa (21/2/2012) .

 Acara yang diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta ini  dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, baik dari kalangan ekonom dan pengusaha. Sebut saja Sofyan Wanandi (APINDO) yang mewakili pengusaha, Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), Dr. Kwiek Kian Gie dan Ahmad Eram (Indef) dari kubu para ekonom.

Berbusana semiformal dengan mengenakan sendal dan setelan batik, Sehetapy menyampaikan sejumlah kegelisahan terkait persoalan ekonomi yang saat ini dialami oleh Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pasal 33 UUD sekedar huruf-huruf mati. "Pancasila yang diagungkan juga hilang maknanya saat ini," ungkapnya.

Akibatnya, alam mengamuk, banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. "Kita lihat di Belanda. Negara sebesar Jawa Timur itu memiliki bandar udara 4 meter di bawah laut, tetapi tidak banjir. Jakarta? Hujan sedikit aja Banjir," lanjutnya menambahkan.

Disamping masalah ekonomi, berkaitan dengan HUT KHN, Sehetapy yang guru besar bidang hukum itu juga menyampaikan komentarnya terkait praktek hukum di Indonesia. "Para hakim memutuskan perkara berdasarkan kekuatan hukum, tetapi keberadaan Tuhan dilecehkan," ujarnya.

Menurut Sahetapy, KHN sudah mencetak 58 buku untuk disebarkan ke berbagai instasi pemeintah sebagai rekomendasi atas masalah-masalah yang muncul. Sayangnya, kata ungkap Sehetapy, tidak ada reaksi balik. "Buku diterima dan ditaruh di lemari, tetapi tidak dibaca. Kalau dibaca, tidak dimengerti maknyanya. Tak heran jika muncul keserakahan," ujarnya. (AWF)
Sumber Berita: Gatra.Com, 21/2/2012

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id