Pembebasan Satinah Presiden SBY Dapat Melobi Raja Arab Saudi

Friday, 11 April 2014
Pembebasan Satinah  Presiden SBY Dapat Melobi Raja Arab Saudi

 Sudah bertahun-tahun, bangsa ini dirisaukan dengan maraknya kasus hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ratusan TKI terancam hukuman mati atau hukuman berat, dan seringkali dikonversi dengan kecenderungan permintaan uang tebusan  yang fantastis untuk keluarga korban, lazim disebut diyat (uang darah). Kasus terakhir menimpa Satinah binti Jumaidi .  TKI asal Ungaran,  Semarang,  Jawa Tengah  itu  divonis bersalah dan harus berhadapan dengan hukuman pancung jika tidak dapat melunasi uang darah  sebesar 7 juta Riyal atau senilai...

Mayoritas Parpol Peserta Pemilu Tidak Serius Siapkan Program Hukum

Saturday, 05 April 2014
Mayoritas Parpol Peserta Pemilu  Tidak Serius Siapkan Program Hukum

Hari pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 semakin dekat. Sesuai agenda yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 12 partai politik (parpol), minus parpol lokal di Aceh, kontestan Pemilu 2014 telah menggunakan kesempatannya untuk berkampanye. Lazimnya, acara kampanye pasti dibanjiri dengan janji-janji yang dilafalkan para juru kampanye parpol.

Dari ratusan atau bahkan ribuan janji yang diusung masing-masing parpol, janji di sektor hukum selalu menarik untuk dibahas. Terkait hal ini, tiga institusi, Komisi Hukum Nasional (KHN), Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas...

Siaran Pers: Akun Twitter Atas Nama Ketua KHN Palsu

Thursday, 27 March 2014

Disampaikan kepada redaksi media massa dan masyarakat luas, bahwa saat ini telah beredar Twitter dengan akun @JE_Sahetapy dan @ProfSahetapy .

Atas nama Komisi Hukum Nasional RI (KHN), kami menyampaikan bahwa akun Twitter tersebut PALSU.

Perlu kami sampaikan juga bahwa Ketua KHN, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA., tidak pernah membuat dan memiliki akun social media apapun yang mengatasnamakan pribadi.

Hal yang terkait dengan aktifitas media Prof. Sahetapy, dikelola secara langsung oleh KHN. Sedangkan media social yang dimiliki oleh KHN adalah website: komisihukum.go.id dan akun Twitter @KHN_RI

Atas ...

Putusan MK Tentang PK: “Menerobos Kesesatan dalam Peradilan (miscarriage of justice)”

Thursday, 27 March 2014
Putusan MK Tentang PK: “Menerobos Kesesatan dalam Peradilan (miscarriage of justice)”

Sekretaris KHN, Mardjono Reksodiputro menyatakan mendukung putusan MK yang mengabulkan Uji Materi Pasal 268 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mengatur permintaan Peninjauan Kembali (PK) . “Alasan upaya hukum luar biasa atau PK adalah untuk menciptakan keadilan, PK dibutuhkan untuk mencegah kesesatan dalam peradilan ( miscarriage of justice ).,” terangnya.

Pendapat itu disampaikan Profesor Mardjono dalam Program Dialog Hukum KHN, bertema “Antisipasi Salah Tafsir Putusan MK Tentang Peninjauan Kembali”, di Ruang Pertemuan Perpustakaan KHN, Lantai 2, Jl. Diponegoro, Jakarta, Rabu 19 Ma...

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id