SIARAN PERS SPHN 2014

Thursday, 04 December 2014

KPK Harus Supervisi Judicial Corruption

 

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN) mengingatkan lembaga penegak hukum untuk lebih tajam dalam penanganan tindak pidana pemberantasan korupsi. Dalam penanganan tersebut lembaga penegak hukum diharapkan bekerja secara objektif dan bukan karena desakan kepentingan politik.

Dalam hal pemberantasan korupsi ini juga harus diwaspadai tentang potensi korupsi yang terjadi di lembaga peradilan (judicial corruption). Judicial corruption merupakan jenis korupsi yang paling tinggi untuk kategori kejahatan yang terkutuk (condemned). Judicial Corrup...

FOCUS GROUP DISCUSSION : “Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Jokowi - JK”

Monday, 17 November 2014

Pada Hari Selasa (28/10), Komisi Hukum Nasional (KHN) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Prospek Hukum Pemerintahan Presiden Jokowi – JK”. Narasumber dalam FGD, di antaranya: Ketua KHN Prof Dr. J.E. Sahetapy SH MA., Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, dan  Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harsanto Nursadi.


Mengawali FGD, Prof J.E. Sahetapy mengatakan ‘pekerjaan rumah’ bagi Jokowi-JK di bidang hukum masih cukup berat. Pasalnya, kata Sahetapy, perkembangan hukum di Indonesia cenderung...

DIALOG HUKUM : “Pertumbuhan Kejahatan dan Prospek Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi – JK”

Tuesday, 04 November 2014

Pada Rabu, 8 Oktober 2014, Komisi Hukum Nasional (KHN) menyelenggarakan Dialog Hukum, bertema “Pertumbuhan Kejahatan dan Prospek Penegakan Hukum dalam Pemerintahan Presiden & Wakil Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla”. Narasumber: Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH MH (Hakim Agung Republik Indonesia), Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  Komjen Pol Suhardi Alius, dan Sekretaris KHN Prof. Mardjono Reksodiputro SH MA.

 

Mengawali diskusi, sekretaris KHN Mardjono Reksodiputro berpendapat; pola “menangkap, mengadili, dan menghu...

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

Wednesday, 10 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Disahkannya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi harapan baru bagi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun pembenahan masalah subtansi hukum perlu dilakukan sehingga UU ini menjadi lebih “adil” dan dapat “melindungi”.

 

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

Tuesday, 02 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

 

 

Struktur APBN tahun 2013 sebesar Rp1.680 triliun, setidaknya 40 persen diantaranya terfokus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (2)

Sunday, 24 August 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (2)

PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI DI SEKTOR PERPAJAKAN

 

Berbagai kendala dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan harus segera diatasi mengingat perpajakan memiliki peran vital bagi kehidupan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, KHN memberikan solusi.

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (1)

Sunday, 24 August 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (1)

EVALUASI TERHADAP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Kualitas putusan hakim tindak pidana korupsi yang jauh dari rasa keadilan publik, beban kerja tinggi, dan kualitas sumber daya hakim  menjadi sorotan dalam penelitian ini.

KHN Luncurkan Buku Almarhum M. Fajrul Falaakh di Hari Konstitusi

Friday, 22 August 2014
KHN Luncurkan Buku Almarhum M. Fajrul Falaakh  di Hari Konstitusi

Pada 18 Agustus 2014 bertempat di Gedung Nusantara IV DPR RI, Komisi Hukum Nasional (KHN) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menggelar peringatan Hari Konstitusi berbarengan dengan acara peluncuran 2 buku Pakar Hukum Tata Negara Almarhum Mohammad Fajrul Falaakh, S.H., MA., M.Sc. :

  1. “Mohammad Fajrul Falaakh: KONSITEN MENGAWAL KONSTITUSI” dan
  2. “PERTUMBUHAN DAN MODEL KONSTITUSI SERTA PERUBAHAN UUD 1945 OLEH PRESIDEN, DPR, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI (The Growth, Model and Informal Changes of An Indonesian Constitution)”.

Press Release : Komisi Hukum Nasional Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy Tidak memiliki Akun Twitter

Thursday, 07 August 2014

PRESS RELEASE : Ketua KHN, J.E. Sahetapy tidak memiliki akun twitter dan media sosial lainnya yang mengatasnamakan pribadi. Jadi Kami atas nama KHN menyampaikan bahwa @profsahetapy yang berganti menjadi @Pseudosopi,  tersebut adalah PALSU dan tidak benar. Hal yang terkait dengan aktifitas media J.E. Sahetapy, dikelola secara langsung oleh KHN, website: komisihukum.go.id dan Twitter: @KHN_RI.

Siaran Pers: Akun Twitter Atas Nama Ketua KHN Palsu

Thursday, 07 August 2014

Disampaikan kepada redaksi media massa dan masyarakat luas, bahwa saat ini telah beredar Twitter dengan akun @JE_Sahetapy dan @ProfSahetapy .

Atas nama Komisi Hukum Nasional RI (KHN), kami menyampaikan bahwa akun Twitter tersebut PALSU.

Perlu kami sampaikan juga bahwa Ketua KHN, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA., tidak pernah membuat dan memiliki akun social media apapun yang mengatasnamakan pribadi.

Hal yang terkait dengan aktifitas media Prof. Sahetapy, dikelola secara langsung oleh KHN. Sedangkan media social yang dimiliki oleh KHN adalah website: komisihukum.go.id dan akun Twitter @KHN_RI

Atas ...

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id