Membumikan Budaya Malu

Tuesday, 08 July 2014

Pada 10 Juni 2014, di Hotel Bidakara Jakarta, KHN menggelar acara, bertajuk “Dialog Kepemimpinan Nasional”, dengan tema “Membangun Budaya Malu” . Kegiatan merupakan bagian dari Program Peluncuran Buku Ketua KHN, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA., yang bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-82, berjudul “Fermentasi Pembuskan”. Hadir sebagai narasumber: Budayawan Taufiq Ismail, Tokoh Pers, Atmakusumah Wiraatmadja, Ajli Filsafat Rocky Gerung, dan Rohaniawan Romo Beny Susatyo. 

Prof. Sahetapy yang bertindak sebagai keynote speaker mengungkakan bahwa ia termasuk yang tidak setu...

Amandemen UUD, Indonesia Butuh Presiden yang to be or not to be

Tuesday, 08 July 2014

Pada Hari Selasa, 3 Juni 2014, Komisi Hukum Nasional (KHN) kembali menggelar Diskusi Bersama Komunitas Hukum terkait RPJMN 2015-2019, kerjasama dengan Iktan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) dan lembaga pemberitaan Hukumonline.com. Topik yang didiskusikan adalah “Permasalahan Hukum yang Perlu Dimasukkan dalam RPJMN 2015-2019 terkait Perubahan Kembali Konstitusi”.

Ketua KHN Prof. JE Sahetapy mengaku pesimis amandemen konstitusi dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Saya kira mungkin kita membutuhkan seorang presiden yang berani berhadapan dengan DPR. Kalau dalam konstel...

Iklim Usaha Butuh Putusan Pengadilan yang Predictable

Tuesday, 08 July 2014

Jelang Pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Pada 20 Mei 2014, KHN melakukan kajian guna turut berkontribusi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dengan menggelar Diskusi Bersama Komunitas Hukum, bekerjasama dengan Iktan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) dan lembaga pemberitaan Hukumonline.com. Di antara topik yang diangkat adalah tentang “Dukungan Hukum pada Iklim Usaha yang Kondusif”.

Saat diselenggarakan diskusi ini, dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, telah resmi mendaftar menjadi kontesta...

Menakar Penindakan Pidana Pemilu 2014

Saturday, 03 May 2014
Menakar Penindakan Pidana Pemilu 2014

Idealitas pemilihan umum (pemilu) sebagai pengejewantahan negara demokrasi, sesungguhnya untuk mencapai kesejahteraan.  Pakar perbandingan negara kesejahteraan Esping-Andersen, dalam karyanya yang monumental  “The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990)” mengatakan, bahwa negara kesejahteraan dibangun atas dasar nilai-nilai sosial seperti kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, sistem hubungan industrial modern dan hak atas perluasan pendidikan masal.  Lalu, apa yang terjadi di dalam praktik Pemilu di Indonesia?  Sarana demokrasi itu dalam setiap periodesasi di Indo...

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id