Press Release : Komisi Hukum Nasional Ketua Komisi Hukum Nasional J.E. Sahetapy Tidak memiliki Akun Twitter

Thursday, 07 August 2014

PRESS RELEASE : Ketua KHN, J.E. Sahetapy tidak memiliki akun twitter dan media sosial lainnya yang mengatasnamakan pribadi. Jadi Kami atas nama KHN menyampaikan bahwa @profsahetapy yang berganti menjadi @Pseudosopi,  tersebut adalah PALSU dan tidak benar. Hal yang terkait dengan aktifitas media J.E. Sahetapy, dikelola secara langsung oleh KHN, website: komisihukum.go.id dan Twitter: @KHN_RI.

Siaran Pers: Akun Twitter Atas Nama Ketua KHN Palsu

Thursday, 07 August 2014

Disampaikan kepada redaksi media massa dan masyarakat luas, bahwa saat ini telah beredar Twitter dengan akun @JE_Sahetapy dan @ProfSahetapy .

Atas nama Komisi Hukum Nasional RI (KHN), kami menyampaikan bahwa akun Twitter tersebut PALSU.

Perlu kami sampaikan juga bahwa Ketua KHN, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA., tidak pernah membuat dan memiliki akun social media apapun yang mengatasnamakan pribadi.

Hal yang terkait dengan aktifitas media Prof. Sahetapy, dikelola secara langsung oleh KHN. Sedangkan media social yang dimiliki oleh KHN adalah website: komisihukum.go.id dan akun Twitter @KHN_RI

Atas ...

Membumikan Budaya Malu

Tuesday, 08 July 2014

Pada 10 Juni 2014, di Hotel Bidakara Jakarta, KHN menggelar acara, bertajuk “Dialog Kepemimpinan Nasional”, dengan tema “Membangun Budaya Malu” . Kegiatan merupakan bagian dari Program Peluncuran Buku Ketua KHN, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., MA., yang bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-82, berjudul “Fermentasi Pembuskan”. Hadir sebagai narasumber: Budayawan Taufiq Ismail, Tokoh Pers, Atmakusumah Wiraatmadja, Ajli Filsafat Rocky Gerung, dan Rohaniawan Romo Beny Susatyo. 

Prof. Sahetapy yang bertindak sebagai keynote speaker mengungkakan bahwa ia termasuk yang tidak setu...

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id