FOCUS GROUP DISCUSSION : “Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Jokowi - JK”

Monday, 17 November 2014

Pada Hari Selasa (28/10), Komisi Hukum Nasional (KHN) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Prospek Hukum Pemerintahan Presiden Jokowi – JK”. Narasumber dalam FGD, di antaranya: Ketua KHN Prof Dr. J.E. Sahetapy SH MA., Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, dan  Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harsanto Nursadi.


Mengawali FGD, Prof J.E. Sahetapy mengatakan ‘pekerjaan rumah’ bagi Jokowi-JK di bidang hukum masih cukup berat. Pasalnya, kata Sahetapy, perkembangan hukum di Indonesia cenderung...

DIALOG HUKUM : “Pertumbuhan Kejahatan dan Prospek Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi – JK”

Tuesday, 04 November 2014

Pada Rabu, 8 Oktober 2014, Komisi Hukum Nasional (KHN) menyelenggarakan Dialog Hukum, bertema “Pertumbuhan Kejahatan dan Prospek Penegakan Hukum dalam Pemerintahan Presiden & Wakil Presiden Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla”. Narasumber: Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH MH (Hakim Agung Republik Indonesia), Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri)  Komjen Pol Suhardi Alius, dan Sekretaris KHN Prof. Mardjono Reksodiputro SH MA.

 

Mengawali diskusi, sekretaris KHN Mardjono Reksodiputro berpendapat; pola “menangkap, mengadili, dan menghu...

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

Wednesday, 10 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Disahkannya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi harapan baru bagi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun pembenahan masalah subtansi hukum perlu dilakukan sehingga UU ini menjadi lebih “adil” dan dapat “melindungi”.

 

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

Tuesday, 02 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

 

 

Struktur APBN tahun 2013 sebesar Rp1.680 triliun, setidaknya 40 persen diantaranya terfokus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id