RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

Wednesday, 10 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (4)

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Disahkannya UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi harapan baru bagi percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun pembenahan masalah subtansi hukum perlu dilakukan sehingga UU ini menjadi lebih “adil” dan dapat “melindungi”.

 

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

Tuesday, 02 September 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (3)

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

 

 

Struktur APBN tahun 2013 sebesar Rp1.680 triliun, setidaknya 40 persen diantaranya terfokus untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Apabila anggaran tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (2)

Sunday, 24 August 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (2)

PEMBERANTASAN TINDAK KORUPSI DI SEKTOR PERPAJAKAN

 

Berbagai kendala dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor perpajakan harus segera diatasi mengingat perpajakan memiliki peran vital bagi kehidupan negara. Untuk mengatasi hal tersebut, KHN memberikan solusi.

RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (1)

Sunday, 24 August 2014
RESENSI BUKU REKOMENDASI KHN (1)

EVALUASI TERHADAP PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

 

Kualitas putusan hakim tindak pidana korupsi yang jauh dari rasa keadilan publik, beban kerja tinggi, dan kualitas sumber daya hakim  menjadi sorotan dalam penelitian ini.

=======================================================================================

INDEX BERITA

Komisi Hukum Nasional RI

Dibentuk pada tanggal 18 Februari 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

TUGAS

  1. Memberikan pendapat Atas permintaan Presiden tentang berbagai kebijakan hukum yang dibuat atau direncanakan oleh Pemerintah dan tentang masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kepentingan nasional.
  2. Membantu Presiden dengan bertindak sebagai Panitia Pengarah (Steering Commitee) dalam mendesign suatu rencana umum untuk pembaruan di bidang hukum yang sesuai dengan cita-cita negara hukum dan rasa keadilan, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis kepercayaan kepada hukum dan penegakan hukum, serta dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi.

Alamat

Jl. Diponegoro No. 64,
Jakarta Pusat - 10310

Telp :
(62-21) 3901222,

Fax :
(62-21) 3912765

Email :
redaksi[at]komisihukum.go.id